TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mendorong percepatan program swasembada pangan di daerahnya melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya Direktorat Perbenihan Hortikultura, dalam upaya optimalisasi lahan dan peningkatan luas tambah tanam (LTT) padi.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Bupati Kukar Edi Damansyah dan perwakilan Kementan yang berlangsung di Tenggarong, Selasa (18/3/2025). Edi mengatakan, kolaborasi ini sangat strategis dalam mewujudkan target ketahanan pangan, seiring ditetapkannya Kukar sebagai salah satu daerah intervensi optimalisasi lahan seluas 2.400 hektare oleh Kementan.
“Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan pertanian. Kami juga sudah menerima surat dari Wakil Menteri Pertanian, dan hari ini membahas strategi percepatan tanam padi serta verifikasi kondisi lahan di lapangan,” kata Edi.
Edi menuturkan, saat ini Pemkab Kukar telah memiliki lima kawasan pertanian prioritas yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu. Di kawasan-kawasan tersebut, optimalisasi lahan telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir dengan dukungan TNI, khususnya melalui program karya bakti bersama Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang.
“Pembangunan infrastruktur seperti embung, irigasi, Jalan Usaha Tani, dan sumur bor sudah dilakukan sejak empat tahun terakhir. Hasilnya mulai terlihat, salah satunya peningkatan pola tanam dari dua kali menjadi tiga kali setahun,” ujar Edi.
Berdasarkan data satelit yang dibawa perwakilan Kementan, luas tanam padi di Kukar pada bulan sebelumnya masih relatif rendah. Namun, Edi menegaskan bahwa data tersebut perlu diverifikasi langsung di lapangan guna memastikan akurasi dan kevalidannya.
Lebih jauh, Edi menekankan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021–2026. Ia juga mengusulkan agar program pusat dan daerah diselaraskan secara teknis di lapangan.
“Program nasional dan RPJMD Kukar sudah sejalan. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan peran masing-masing berjalan maksimal. Kami juga mengusulkan agar optimalisasi tak hanya pada lahan baru, tapi juga lahan existing yang selama ini sudah kami kelola,” tutupnya. (ADV)