TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang konsisten mendukung program transmigrasi. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1973, program ini telah berperan besar dalam membuka wilayah baru, membangun pemukiman produktif, serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Bulungan.
Namun, keberlanjutan program tersebut kini harus terhenti sementara. Hal ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan anggaran secara menyeluruh, termasuk pada program-program yang selama ini menjadi andalan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bulungan, Hasanuddin, mengungkapkan bahwa pada awalnya sempat direncanakan penempatan transmigran baru tahun ini. Namun rencana tersebut harus dibatalkan demi menyesuaikan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Iya, dari pemerintah pusat tidak ada program di Bulungan karena itu dianggarkan lewat APBN. Jadi kita kita juga tidak melaksanakan,” ucap Hasanuddin saat dikonfirmasi lewat WhatsApp pribadinya, Minggu (4/5/2025).
Sebenarnya pemkab Bulungan sudah mengusulkan adanya penempatan baru untuk transmigrasi di tahun ini. Tapi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, rencana itu terpaksa dihentikan sementara.
“Belum ada kejelasan kapan program ini bisa dilanjutkan kembali,” tambahnya.
Disnakertrans Bulungan tetap melanjutkan komitmennya dalam mendukung para transmigran yang telah lebih dulu menetap. Fokus utama saat ini, menurut Hasanuddin, memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta ekonomi masyarakat transmigran yang telah ada.
Ia menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk membuka akses terhadap pelayanan publik, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, penguatan ekonomi lokal juga menjadi perhatian, terutama melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Untuk sementara, fokus kita adalah memastikan wilayah transmigrasi yang sudah ada benar-benar siap dan layak huni. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat menjadi prioritas,”tandasnya. (*)
Martinus
