TARAKAN – Sejumlah upaya dilakukan DPRD bersama pemerintah kota merespons keluhan masyarakat terkait dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bermasalah yang diduga beredar di sejumlah SPBU Kota Tarakan.
Komisi II DPRD Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Sabtu (19/4/2025) untuk menindaklanjuti persoalan ini. Rapat ini menghasilkan sejumlah solusi konkret yang melibatkan berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Markus Minggu, menyampaikan beberapa rekomendasi yang disepakati untuk segera dilaksanakan oleh Pertamina.
“Pertama, Pertamina segera membuka posko pelayanan dan bengkel di kota Tarakan,” jelasnya.
Rekomendasi kedua menekankan perlunya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap SPBU di Tarakan oleh Pertamina.
Ketiga, DPRD dan Pemkot Tarakan mendorong agar rekomendasi tersebut disampaikan ke Direksi pusat Pertamina.
“Karena yang hadir tidak bisa mengambil kebijakan,” sambungnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD berencana melakukan inspeksi lapangan dalam waktu satu bulan ke depan.
Dari pihak Pemkot Tarakan, Asisten II Ajat Jatnika menjelaskan bahwa sidak ke SPBU, depo, dan mobil tangki sudah dilakukan.
Hasil visual tes BBM menunjukkan kondisi normal, namun ditemukan endapan BBM di tangki mobil saat pengurasan di bengkel resmi. Sampel tersebut telah dikirim ke Lemigas dan Kilang Balikpapan untuk analisis lebih lanjut.
Pemkot juga akan menugaskan staf bagian perekonomian untuk mempercepat proses koordinasi dengan Lemigas agar hasil uji BBM segera diketahui. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
