TANJUNG SELOR – Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Beberapa di antaranya tingginya partisipasi masyarakat dan berjalannya tiap tahapan dengan sukses. Hal ini diungkapkan Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong saat kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Bulungan.
Dalam kesempatan itu, dia menekankan supaya pelaksanaan pilkada di Kaltara termasuk di Bulungan jangan sampai terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Karena, kata dia jika itu terjadi akan menguras anggaran yang cukup besar. Ketika tiap tahapan pilkada berjalan sukses, maka anggaran tersebut bisa diperuntukkan untuk pembangunan hal-hal lain yang diperlukan oleh masyarakat.
“Sayang uang itu yang harusnya bisa kita gunakan untuk hal lain, terpaksa digunakan untuk pilkada lagi. Kan sayang sekali, apalagi anggaran itu mencapai miliaran. Karena jumlah segitu, untuk pembangunan yang lain, kan luar biasa,” ucap Togap Simangunsong saat diwawancarai awak media, Jumat (4/10/2024).
Sehingga, dirinya mengingatkan kepada seluruh stakeholder yang ada untuk secara bersama-sama meminimalisir potensi yang akan menimbulkan terjadinya PSU di Kaltara, termasuk di Bulungan.
“Jadi jangan sampai terjadi PSU. Kita sudah ingatkan Bawaslu, KPU, dan Intelijen kita juga. Kalau ada potensi sekecil apapun untuk sengketa sebisa mungkin untuk diselesaikan, dan dilaporkan kepada yang berwenang,” tegasnya.
Kemudian, indikator lainnya yang berkaitan dengan kerawanan pilkada, sambungnya untuk Kabupaten Bulungan kategori rendah, bahkan di bawah rendah artinya tidak teridentifikasi soal kerawanan yang ada.
“Sebetulnya tidak ada lagi di bawah rendah, tapi tidak teridentifikasi kerawanan di Kabupaten Bulungan,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Bulungan Dwi Suprapto saat dikonfirmasi mengungkapkwn, akan menjadikan perhatian lebih oleh Bawaslu Bulungan.
“Tentunya kami akan koordinasi dengan internal Bawaslu Bulungan termasuk dengan badan addhoc di bawah, seperti Panwascam, PKD sampai nanti pada saat terbentuknya PTPS,” ujar Dwi Suprapto.
Hal-hal yang berpotensi PSU di Lapangan yakni di TPS menjadi atensi dari Bawaslu Bulungan, dan itu ditekankan kepada jajaran di bawah supaya segala potensi dan indikasinya bisa dicegah dan di minimalisir.
“Tadi disampaikan oleh Pjs Gubernur Kaltara, bahwa jika terjadi PSU itu sangat memakan biaya besar. Sehingga Bawaslu Bulungan akan bekerja dengan maksimal guna mencegah terjadinya PSU di Kabupaten Bulungan,” tukasnya.
“Kami akan memperkuat hal itu, bersama dengan pengawas adhoc kami sampai dengan pengawas TPS,” pungkasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam