TARAKAN – Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan menggelar rapat koordinasi Sinergitas Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan Pasca UU Cipta Kerja di Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (13/9/2023).
Dalam rakor tersebut, dihadiri 50 orang yang terdiri dari aparat penegak hukum Provinsi Kaltara, Personel Stasiun PSDK Tarakan, dan Kementrian dari lembaga intansi terkait lainnya.
Koordinator Kelompok PPNS dan Kerjasama Penegakan Hukum PSDKP, Salman Mokoginta mengatakan, tujuan forum ini adalah mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara aparat penegak hukum. “Baik itu Polair, Angkatan Laut, PPNS, UPT Maupun Pemeintah Daerah khususnya yang ada di Kaltara,” paparnya.
Salman menjelaskan, di Kaltara terdapat beberapa kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang kerap terjadi seperti pengeboman dan penangkapan ikan oleh nelayan Malaysia.
“Paling banyak pengeboman ini di wilayah perbatasan, tentunya ada juga yang dari negara tetangga sering masuk untuk melakukan penangkapan di wilayah kita,” katanya.
Selain itu, kegiatan budidaya yang juga dianggap mengganggu aktivitas di perairan. “Itu kadang-kadang antara nelayan dan pembudidaya tidak sinergi, jadi saling mengklaim. Sehingga kami pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerindah daerah menengahi hal tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala PSDKP Tarakan, Johanis J. Medea menerangkan, dengan wilayah kerja yang cukup luas, permasalahan dan kompleksitas kasus yang terjadi di bidang kelautan dan perikanan cukup banyak.
“Tidak sedikit, artinya masih banyak dan sering terjadi. Oleh karena itu, dengan dibentuknya forum ini dapat membantu ataupun menselaraskan setiap program kerja Direktorat Jenderal PSDKP dalam implementasinya di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, membangun sinergitas dan kerjasama aparat penegak hukum yang berkepentingan di laut sehingga dalam pelaksanaanya tugas dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terlaksana dengan maksimal.
“Kemudian terbangun sinergitas yang baik antara semua stakeholders sehingga dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Saya rasa kegiatan ini sangat penting untuk kita semua,” tutupnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
