TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti pernyataan Gubernur Kalimantan Utara, hasil terkait survei yang menyatakan 70 persen warga Kabupaten Berau sepakat bergabung ke Kaltara.
“Pernyataan hasil survei itu, warga Berau yang mana disurvei? angka 70 persen tidak sedikit,” ungkapnya.
Madri menilai, seharusnya pernyataan hasil survei tersebut tidak dilemparkan ke masyarakat. Terlebih data yang ada dianggap belum rill sebagai representatif masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Jangan ada klaim secara sepihak terkait persetujuan Berau untuk bergabung ke Kaltara. Hal ini bukan main-main, karena menyangkut kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.
Dikatakannya, seharusnya dalam survei yang dilakukan melibatkan stakeholder, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan hingga dua kesultanan yang ada di kabupaten paling utara Kaltim ini.
“Seharusnya Berau yang harus melakukan survei. Untuk melakukannya pun harus secara akademis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu di kemudian hari,” imbuhnya.
Jika survei tersebut benar, bahwa masyarakat menyetujui penggabungan Berau ke Kaltara, maka ada hal yang harus jadi pertimbangan, yakni ibu kota harus Kabupaten Berau.
“Kalau memang masyarakat setuju untuk bergabung, silakan saja. Karena keputusan ada di masyarakat. Tetapi, pendapat saya, Berau harus menjadi ibu kota. Karena dari sisi anggaran saja bisa kita lihat mana yang lebih besar,” bebernya.
Selain itu, rencana pemindahan IKN yang akan membawa banyak dampak positif kepada Kabupaten Berau, juga disinggung Madri. Menurutnya, suatu kesalahan besar jika memutuskan bergabung dengan Kaltara. Maka hal itu perlu menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.
“Gubernur Kaltim, Isran Noor mengucurkan anggaran ke Berau, dari yang awalnya hanya Rp 300 miliar, saat ini berada di posisi ke dua sebagai kabupaten penerima anggaran yang cukup besar di Kaltim, yaitu Rp 500 miliar lebih,” ujarnya.
“Hal itu dilakukan Gubernur kita untuk mendukung Berau sebagai penyangga IKN, diantaranya juga membenahi infrastruktur seperti jalan dan lain-lain untuk menunjang sektor pariwisata yang akan diandalkan untuk menopang IKN,” sambungnya.
Madri menilai, upaya yang dilakukan Gubernur Kaltim merupakan kontribusi nyata oleh Pemprov dalam membangun Kabupaten Berau, sehingga hal itu juga perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat Berau untuk menyetujui ataupun tidak penggabungan Bumi Batiwakkal dan Bumi Benuanta tersebut.
“Masa kita yang sudah dipersiapkan untuk menyangga IKN mau melepaskan diri begitu saja? Maka pesan saya, hati-hati dalam mengambil keputusan. Lakukan pengkajian dengan sungguh-sungguh dan melibatkan seluruh masyarakat Berau. Kalau saat ini mereka mengklaim survei 70 persen warga Berau setuju, coba kita buat juga survei pembanding yang benar-benar melibatkan masyarakat Berau seutuhnya,” tutupnya. (adv/and)
