TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, menanggapi mengenai rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bulungan, seiring dengan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor.
Rencana tersebut, sebenarnya sudah digaungkan sejak lama. Namun, sejauh ini masih mimim realisasi. Pasalnya, kendala yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan moratorium.
Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Hamka, mengatakan untuk kajian sejauh ini belum dilaksanakan. Tapi, kalau secara kasatmata pemindahan ibu Kota Bulungan cocoknya di Kecamatan Tanjung Palas.
Hal itu, berkaca dari luas wilayah, kemudian kesiapan infrastruktur serta pertimbangan alur historis terbentuknya Kabupaten Bulungan.
“Rencana ini memang perlu pembahasan yang kompeherensif, karena, tidak hanya sekadar pemindahan Kota Kecamatan, tapi sejauh mana kemampuan anggaran, pemerintah dan aspek penting terkait lainnya,” ucap Hamka, saat dikonfirmasi wartawan, beberapa waktu lalu.
Soal rencana pemindahan ibu Kota Kabupaten Bulungan, politisi PDIP ini menyarankan kalau bisa di Kecamatan Tanjung Palas. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan, selain kesiapan infrastruktur juga lahan yang luas. “Alur sejarah terbentuknya Kabupaten Bulungan juga dari Kesultanan yang ada di Tanjung Palas,” jelasnya.
DPRD Bulungan, kata dia memang belum membahasnya soal itu secara intens. Namun, melihat dari alur sejarah pembentukan Kabupaten Bulungan itu muasalnya dari Tanjung Palas. Ini yang akan terus dikembangkan karena merupakan saksi sejarah.
Pembahasan, dilakukan dengan tahap demi tahap. Karena harus pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terlebih dahulu.Adapun, usulan untuk anggaran perencanaan itu, pihaknya mengikuti sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Soal anggaran, disesuaikan dengan rencana awal yang tertuang dalam RPJMD,” tuturnya.
Karena memang, kata dia mengenai spesifikasi anggaran terhadap rencana tersebut belum pernah di bahas bersama DPRD. “Iya, belum pernah dibahas. Pada intinya, kita sesuaikan dengan RPJMD dan kemampuan APBD pemerintah daerah,” tandasnya. (tin/and)
Editor:Â Andhika
