spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BBM Langka, Mahasiswa dan Buruh Layangkan Empat Tuntutan

TANJUNG SELOR – Aliansi Mahasiswa dan Buruh Bersatu menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kaltara, Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor pada Kamis (28/12/2023). Mereka menumpahkan kekecewaan terhadap DPRD dan pemerintah Kaltara. Dengan menyuarakan empat tuntutan yang berkaitan dengan kelangkaan BBM di Bulungan, Kaltara.

Kelangkaan BBM itu mengakibatkan terjadinya antrean panjang kendaraan roda empat, yang dinilai merugikan buruh serta sang sopir.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Zulfikar saat dikonfirmasi memaparkan, empat tuntutan yang mereka suarakan yakni mendesak pihak berwajib agar menindak indikasi oknum aparat dan petugas SPBU yang terlibat dalam penyimpangan dan penyelewengan BBM bersubsidi di Kaltara, khususnya di Bulungan.

Kedua, mereka minta pemerintah menindak dan berikan sanksi, serta melakukan pengawasan kepada SPBU yang melakukan penyimbangan BBM bersubsidi sesuai pasal 53, 54 dan 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang migas.

Ketiga, minta kepada Pemerintah Kaltara melakukan peningkatan kuota BBM subsidi di Kaltara, khususnya Bulungan.

“Dan terakhir, kami mendesak agar membentuk pansus atau timsus, terkait pengawasan dan penyelesaian permasalahan BBM di Kaltara. Khususnya di Bulungan, dengan melibatkan unsur mahasiswa, sopir dan buruh,” ucap Zulfikar.

Baca Juga:   Ditinggal Penghuni, Satu Unit Rumah jadi Arang

Mereka menyerukan aksi damai dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Bulungan. “Dari empat tuntutan yang kami suarakan, semuanya diterima. Saat ini kami menunggu proses selanjutnya dari perkembangan hasil aksi damai ini,” tuturnya.

Jika setelah aksi damai ini masih ada antrean panjang, kata Zulfikar, maka mereka bersama dengan buruh tidak segan untuk melakukan tindakan berupa blokade SPBU yang ada. Terhadap aksi yang dilakukan hari ini, mereka merasa kecewa karena kehadiran DPRD Kaltara dalam menanggapi masa aksi tergolong terbatas dari jumlah yang ada.

“Kami kecewa karena DPRD yang hadir itu cuman beberapa orang. Bahkan unsur pimpinan tidak ada, harusnya mereka hadir,” kata dia.

Bahkan, sebelum melakukan aksi sudah dilakukan advokasi selama 2 bulan terakhir sampai memuncak pada aksi damai. Hasil advokasi, kata dia ditemukan adanya monopoli perdagangan dan adanya keterlibatan aparat.

Aksi damai yang dilibatkan, termasuk puluhan supir. Bahkan, mereka membawa serta mobil truk ke depan Kantor DPRD Kaltara, akibatnya lajur sisi jalan Kolonel Soetadji di tutup untuk sementara. Terpantau, di lapangan aparat kepolisian mengatur jalannya aksi sehingga bisa berjalan lancar dan tuntas. (tin/and)

Baca Juga:   Dinkes Kaltara Alokasikan 250 Juta untuk Penanganan Stunting

Editor: Andhika

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER