spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Antisipasi Lonjakan Harga Beras, Pemerintah Daerah Optimalkan Potensi Pertanian

TANJUNG SELOR – Kenaikan harga beras yang signifikan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bulungan, menimbulkan berbagai respons dari masyarakat, baik dari penjual maupun pembeli.

Kabupaten Bulungan sendiri merupakan kawasan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas, dan ini menjadi potensi dan peluang bagi pemerintah daerah dalam upaya menciptakan ketahanan pangan.

Namun pada kenyataannya, jumlah produksi beras di Kabupaten Bulungan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Kabupaten Bulungan harus menutup kekurangan tersebut dengan impor beras dari luar daerah.

Kepada awak media, Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Bulungan, Andik Wahyunarto, mengingkapkan tahun 2023, Kabupaten Bulungan mengalami penurunan luas panen padi, sehingga dari sisi produksi Gabah kering Giling (GKG) juga mengalami penurunan hingga 11 persen.

Kemudian, dari sisi produksi juga alami penurunan sebesar 674,49 hektar (Ha) pada tahun 2023, atau turun sebesar (20,19) persen dari luas panen padi sebelumnya di tahun 2022, sebesar 3.341,49 menjadi 2.667 hektare.

Sehingga, dapat disimpulkan hal ini terjadi adanya fenomena lain, yaitu peningkatan produktivitas panen di setiap hektar. Namun, karena luas panen padi menurun, penurunan atas GKG juga drastis.

Baca Juga:   Gelontorkan Rp 400 Miliar untuk Pembangunan Jalan Poros Tanah Kuning

“Tentu, ini menjadi perhatian kita bersama dengan pemerintah daerah,” tukasnya.

Yang mana, telah terjadi beberapa alih fungsi dari lahan pertanian ke lahan perkebunan kelapa sawit. Proyeksi kebutuhan beras di Bulungan pada tahun 2024 masih minus sebesar 8.998 ton dari total kebutuhan pertahun 15.623 ton.

Oleh karena itu, Pemkab Bulungan saat tengah mendorong masyarakat, khususnya para petani untuk kembali memfungsikan lahan pertanian sebagai lumbung pangan. Pemerintah daerah, sebelumnya telah menerbitkan regulasi terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang saat ini masih digodok.

Diharapkan, regulasi tersebut nantinya menjadi acuan dalam pengembangan sekitor pertanian di Bulungan. Apalagi, permasalahan beras ini merupakan bom waktu yang mana dampaknya telah dapat dirasakan.

Pemerintah daerah, juga memiliki satuan tugas (satgas) dalam pengawasan ketahanan pangan. Pengembangan sektor pertanian di Bulungan terus dikembangkan sebagai liding sektor. Seperti di Tanjung Palas Utara, Mina Pangan di Tanjung Palas Tengah, pengembangan kawasan koorporasi di Sajau Hilir dan lumbung padi di Tanjung Buka.

Baca Juga:   Realisasi Investasi Semester I di Kaltara Catat Rp3,36 Triliun dari 389 Proyek

Dengan demikian, diharapkan dapat menopang kebutuhan akan beras di daerah, sehingga tidak bergantung sepenuhnya dari luar daerah. (tin/and)

Editor: Andhika

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER