spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

12 Formasi PPPK Tidak Disetujui Kemenpan-RB, Lantaran Kendala Sistem

TANJUNG SELOR – Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di lingkungan Pemkab Bulungan. Hal itu, lantaran disetujui formasi yang diusulkan oleh pemkab Bulungan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebelumnya, pemkab Bulungan mengusulkan sedikitnya 332 formasi, namun yang terealisasikan hanya 320 formasi. Angka tersebut tergolong bagus karena penurunannya tidak terlalu signifikan.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Nurdiana membenarkan hal itu. Dia berujar, pemda sebelumnya mengusulkan sebanyak 332 formasi dan yang disetujui oleh pusat sebanyak 320 formasi PPK.

Dari jumlah tersebut, ada 12 formasi yang tidak terakomodir, lantaran adanya kendala teknis dalam sistem. “Itu ada persoalan teknis, sehingga 12 formasi tidak diakomodir,” ujar Nurdiana, kepada pewarta, Senin (21/8/2023).

Formasi yang diakomodir saat ini, lanjut perempuan berhijab ini, rata-rata sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Seperti diantaranya¬† tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis. “Iya, formasi itu sesuai kebutuhan pemerintah daerah, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan,” tukasnya.

Baca Juga:   22 Orang Pecandu Narkotika Jalani Rehabilitasi di BNNP Kaltara

Dikonfirmasi mengenai teknis penerimaan PPK di Kabupaten Bulungan, kata dia itu diperuntukkan bagi pegawai yang telah lama mengabaikan diri atau honorer bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jadi yang diutamakan itu pegawai honorer yang telah terdaftar dalam sistem aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN),” terangnya.

Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Bulungan Mohammad Nafis saat dikonfirmasi mengatakan, mengenai usulan formasi itu dirinya belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah daerah. Tapi, baginya soal usulan itu mestinya diakomodir tenaga honorer yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Saya belum dapatkan informasi resmi dari pemerintah daerah, kita berharap prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER